Semangat membangun Desa

Semangat Membangun Desa dan Wilayah Tertinggal
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo (kiri) dalam acara Selamat Pagi Indonesia di Metro TV membahas Mengejar Pembangunan Daerah Tertinggal 

Dua tahun sudah Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia. Soal pembangunan, Jokowi -sapaan Joko Widodo- sejak mula bertekad menghapus sebutan Jawa-sentris. Pembangunan, kata dia, harus merata. Bahkan digencarkan dari pinggiran.

Ia membuktikan diri untuk menjaga semangat ini terpelihara dengan baik. Komitmennya ditunjukkan Beberapa kali ia berkesempatan mengunjungi wilayah perbatasan, kawasan Indonesia timur, dan pulau terluar. Lebih sering dari yag dilakukan pemerintahan sebelumnya. Para menteri di kabintnya pun diperintahkan supaya mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

Sebagai presiden, Jokowi amat menyadari seabrek pekerjaan rumah menanti untuk segera diselesaikan. Terutama masalah pemerataan pembangunan. Antara lain soal masih berpusatnya kantong-kantong industri manufaktur di Pulau Jawa, timpangnya pembanguan kawasan barat dan timur, kesenjangan wilayah kota dan perdesaan, serta kurangnya perhatian pembangunan di perbatasan, pesisir, dan kepulauan.

Jelang memasuki dua tahun kinerja pemerintahannya, Jokowi merombak kabinet guna menyegarkan struktur di kementerian. Marwan Jafar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Kabinet Kerja yang menggerakkan roda pembangunan desa selama 21 bulan diganti. Penggantinya adalah Eko Putro Sandjojo, untuk melanjutkan program pemerataan pembangunan dari pinggiran sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita.

Semangat membangun Desa : Membangun desa di tengah badai

Masih dalam rangka meningkatkan akselerasi jajaran kabinetnya, presiden juga turut mengoper posisi di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani Indrawati dalam dinasnya di Amerika Serikat dipanggil untuk kembali ke Tanah Air untuk menjabat Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Sri Mulyani yang merupakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu ditugaskan menyehatkan keuangan negara, sesuai koridor yang sudah dtetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Tidak lama, muncullah kebijakan pemangkasan belanja pemerintah, sebagai respon atas penerimaan pajak yang diprediksi tidak mencapai target. Situasi pelambatan ekonomi dunia ternyata harus disikapi dengan pemangkasan APBN, termasuk anggaran pembangunan desa dan daerah tertinggal. Potensi penghematan dari pos anggaran untuk daerah ini mencapai Rp4,1 triliun. Pengurangan dana transfer daerah dan dana desa yang awalnya hanya Rp68,8 triliun ditingkatkan menjadi Rp72,9 triliun.

Gebrakan perempuan yang akrab disapa Ani itu memang bukan sembarang. Gagasannya muncul berdasarkan data penyerapan anggaran transfer daerah dan desa yang tidak maksimal. Anggapan rumitnya prosedur, persyaratan, dan pelaporan realsasi masyarakat daerah dalam penyaluran anggaran tersebut menjadi musabab yang paling kentara.

Pemangkasan transfer daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp20,9 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp19,4 triliun, DAU Khusus Fisik Rp6 triliun, dan DAU Non Fisik berupa tunjangan guru sebesar Rp23,3 triliun serta Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp209,1 miliar. Sementara dana desa terpangkas sebesar Rp2,8 triliun.

Membangun negara melalui desa dan wilayah pinggiran di tengah pelambatan ekonomi dunia adalah tekad yang idealis. Oleh karenanya, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan perlunya membangun rasa optimistis di antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan itu.

“Kalau semua kementerian konsentrasi dan memiliki komitmen membangun desa, maka dananya bukan hanya 47 ditambah 6 triliun dari Kemendes, tapi dari Kementerian lain juga akan masuk ke desa membantu anggaran menjadi sangat besar,” kata Eko dalam Economic Challenges di Metro TV September lalu.

Eko pun mencontohkan, jika rata-rata masyarakat di desa memiliki pemasukan dua juta, maka diperkirakan akan ada putaran uang sebesar 200 triliun per bulan. Jumlah itu dihitung dengan rata-rata jumlah angkatan kerja yang mencapai 100 juta orang.

“Daya belinya akan meningkat lima kali lipat. Bisa enam kali APBN kita kalau bisa meningkatkan konsumsi. Ini akan menumbuhkan gairah ekonomi dan impor kita pun menurun,” kata dia.

Selain itu, Eko berniat menggenjot sektor pertanian, pariwisata, perikanan serta kerajinan di desa. Ia berharap sektor-sektor tersebut bisa menjadi andalan yang akan bersumbangsih besar dalam pergerakan ekonomi nasional. Eko menerapkan gagasannya melalui program satu desa satu produk ekonomi pedesaan.

Dalam kesempatan lain, Ia juga menyatakan mulai memaksimalkan peningkatan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mendorongnya menjadi alat peningkatan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa penerima program. “Untuk membangun sektor kewirausahaan, program one village one product dinilai efektif meningkatkan kesejahteraan warga pedesaan. program ini dapat meningkatkan taraf perekonomian perdesaan menjadi desa mandiri,” ujar Eko, Rabu (18/10/2016).

Jika menghitung murni anggaran yang diperuntukan pembangunan desa, tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana desa hingga Rp46,98 triliun. Sementara sebelumnya, yakni pada 2015 dicairkan pula sebanyak Rp20,76 triliun dengan pembagian rata-rata Rp280,3 juta per desa. Pada 2016, jumlah pun ditingkatkan menjadi Rp46,98 triliun.

Desa harus tetap menjadi prioritas. Maka wajar, jika pada 2017 mendatang pemerintah menganggarkan  sebesar Rp60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp103,79 triliun. Sementara 2019 nilainya kembali ditingkatkan menjadi Rp111,8 triliun dengan rata-rata jatah Rp1,5 miliar per desa.

Semangat membangun Desa : Berjuang untuk daerah tertinggal

Persoalan pembangunan daerah yang paling dinilai mencolok adalah ihwal pemerataan. Hingga saat ini, progres pengentasan daerah tertinggal dirasakan belum menunjukan progres signifikan. Data Kemendes PDTT menunjukkan dari 122 daerah tertinggal yang ditetapkan pemerintah pada 2015, baru 13 saja terentas. Sementara pembangunan yang tengah dilakukan di 109 daerah tertinggal, ada 50 daerah yang masih diupayakan.


Sumber: Kemendes PDTT

Menurut Menteri Eko, persoalan pemerataan pembangunan bisa segera dituntaskan dengan sistem kepung berbagai kebijakan dan pemangku kepentingan. Kebijakan, menurut dia, pembangunan tidak hanya didorong melalui pemberian stimulan dana, melainkan turut mengupayakan agar jaringan ekonomi di daerah bisa terhubung dengan baik.

“Maka, oleh pemerintah mereka diupayakan untuk fokus pada produk tertentu,” kata Eko dalam Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Jumat (21/10/2016).

Kondisi daerah di Indonesia dengan ragam budaya dan potensi ekonomi yang berbeda-beda menuntut kehati-hatian pemerintah dalam menentukan kebijakan. Namun menurut Eko, ada satu kesamaan yang cenderung dimiliki oleh masyarakat daerah di Tanah Air yang sangat mungkin menjadi peluang percepatan pembangunan di daerah.

“Kesamaannya 80 persen hidup di daerah pertanian. Maka oleh pemerintah mereka disarankan untuk fokus dalam menghasilkan produk tertentu,” kata dia.

Eko menyebutkan, dari 500 kabupaten masih tersisa 106 dalam status tertinggal. Faktor utamanya adalah pola ekonomi lokal yang tidak terintegrasi secara vertikal. Kondisi ini, kata dia, bisa diselesaikan dengan bantuan peran 17 kementerian yang juga memiliki tanggung jawab dalam pembangunan desa dan wilayah tertinggal.

“Contohnya begini, kami meminta komitmen pemerintah daerah dari mulai kecamatan hingga kabupaten untuk menentukan fokus sebuah produk. Semisal di Pandeglang, Banten, mereka berniat memunculkan produk jagung. Maka selain dukungan dari Kemendes, kami juga meminta bantuan kepada Kementerian Pertanian untuk menyediakan traktor, serta kepada BUMN agar melalui Bulog bisa menyiapkan sarana pasca-panen,” terang Eko.

Pakar ekonomi Hendri Saparini mengapresiasi gagasan tengah didorong Kemendes PDTT. Menurut dia, harus ada kebijakan komprehensif yang bisa memancing keterlibatan semua pihak. Bukan hanya antar-kementerian, juga pihak pemerintah dan swasta.

“Mendes adalah sekelas Menko (Kementerian Koordinator) untuk membangun desa. Harus bisa mengorkestra kementerian dan pihak lain,” kata Hendri dalam acara dialog yang sama.

Mengingat desa adalah miniatur Indonesia, maka kata Hendri, kendala pembangunan tidak hanya berpaku pada persoalan ekonomi, namun juga perlu perhatian dari sisi sosial.

“Semuanya harus bergerak. Masyarakat desa atau daerah tertinggal tidak hanya dibantu dengan diberi. Bukan dengan raskin (beras masyarakat miskin), tapi dengan bibit, agar bergerak,” ujar dia.

Sementara itu, pengamat kebijakan ekonomi Revrisond Baswir mengatakan membebankan persoalan pemerataan pembangunan hanya kepada pemerintah adalah sesuatu yang dianggap sangat berat. Menurut dia, apa yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo selama dua tahun terakhir sudah merupakan upaya maksimal yang dilakukan negara.

“Intinya pelaksanaan pembangunan tidak boleh lagi Jawa-sentris, tapi Indonesia centris. Sejauh ini tampak sudah dilaksanakan. Bahkan sampai Papua dan pulau-pulau terluar. Jelas, perhatian meningkat, dibuktikan dengan tindakan nyata,” kata Revrisond saat dihubungi Metrotvnews.com, Jumat (21/10/2016).

Perkembangan itu, kata dia, bisa diamati dari perubahan visi yang revolusioner soal besaran anggaran untuk desa. Meskipun sempat dihadapi keharusan memangkas pengeluaran negara, namun secara misi yang ditekadkan sudah cukup baik.

“Yang penting arahnya dulu, dan memang sudah dibuktikan,” ujar dia.

Persoalan pemerataan pembangunan bukan lagi pada urusan berapa alokasi dana yang dibutuhkan. Yang lebih diperlukan saat ini adalah pemerintah bisa memfasilitasi, mengawasi, serta mengawal agar menjadi tepat sasaran.

“Soal BUMDes saja, segera disertai dengan panduan yang lengkap. Karena ada kesan bahwa masyarakat di bawah mengalami kebingungan dari  sisi prosedural,” ucap dia.

Sumber: Metro TV

Satu tanggapan untuk “Semangat membangun Desa

  • September 22, 2017 pada 5:57 am
    Permalink

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EnglishIndonesian