HUTAN DESA: Apa Tujuannya dan Bagaimana Pelaksanaannya

Pada dasarnya, penyelenggaraan hutan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan. Pengelolaan hutan desa berorientasi ekonomi perlu juga mempertimbangkan aspek lainnya yang merupakan satu-kesatuan tak terpisahkan. Jika prinsip ini tidak dipahami baik, maka yang akan terjadi adalah kerusakan hutan yang membawa akibat buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungannya.

Oleh Pietsau Amafnini

Hutan Desa  pada prinsipnya adalah Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Artinya, Hutan Desa itu bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dengan harapan sebagai tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Semua aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat terkait pengelolaan sektor kehutanan tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lampau.

Sesuai Statistik Dephut 2009, Hutan Indonesia seluas + 137,09 juta hektar; Hutan terdegradasi 59,7 juta hektar; Laju degradasi 1,08 juta ha /thn dan Lahan kritis  30.196.799,92 Ha. Sedangkan terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat, setidaknya ada 19.410 desa di Indonesia berada di sekitar hutan (BPS, Ditjen Planologi 2008 dan 2009). Ironisnya, sekitar  48,8 juta jiwa  tinggal di dalam dan di sekitar hutan  dan  10,2 juta jiwa  kategori miskin (CIFOR). Selain itu, akibat tekanan penduduk terhadap kawasan hutan adalah meningkatnya perambahan hasil hutan dan praktek ilegal logging yang semakin merusak hutan alami di Indonesia.

Pada dasarnya, penyelenggaraan hutan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan. Karena itu pelaku utama hutan desa adalah Lembaga Desa yang dalam hal ini lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan diarahkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  Dalam pelaksanaannya, program hutan desa pun diarahkan sesuai prinsip-prinsipnya bahwa 1) tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; dan 2) ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan. Karena hutan mempunyai fungsi sosial, ekonomi, budaya dan ekologis. Jadi pengelolaan hutan desa berorientasi ekonomi perlu juga mempertimbangkan aspek lainnya yang merupakan satu-kesatuan tak terpisahkan. Jika prinsip ini tidak dipahami baik, maka yang akan terjadi adalah kerusakan hutan yang membawa akibat buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungannya.

Yang perlu diketahui secara tegas adalah bahwa hutan desa itu merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat lembaga desa, sehingga untuk menerapkan pengelolaan hutan desa harus berlandaskan aturan hukum negara dan atau kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu hutan desa memiliki beberapa kriteria, diantaranya: 1) kawasan hutan desa berada dalam kawasan hutan negara seperti hutan lindung dan hutan produksi; 2) belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan untuk bentuk pengelolaan lain; dan 3) kawasan hutan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

Tentang penetapan kawasan Hutan Desa, idealnya melalui fasilitasi oleh  Kementerian Kehutanan, Bupati, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, UPT (BPDAS/ BPKH/BP2HP), LSM, PT dsb. Adapun prosesnya yakni: 1) Penentuan calon Hutan Desa berdasar hasil identifikasi dan iventariasasi atau usulan kepala desa; 2) Pengusulan areal kerja Hutan Desa oleh Bupati kepada Menteri Kehutanan atas usulan kepala desa; 3) Verifikasi oleh Tim dari pemerintah pusat (kementerian); dan selanjutnya 4) Penetapan areal kerja Hutan Desa oleh Menteri Kehutanan.

Sedangkan hal-hal yang harus dilalui dalam prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku bahwa Prinsip  Perijinan pada Hutan Desa adalah: 1) Penetapan Areal Kerja HKm oleh Menteri Kehutanan; 2) Hak Kelola Hutan Desa diberikan oleh Gubernur kepada Lembaga Desa; 3) Hak Kelola Hutan Desa berlaku selama 35 Tahun dan dapat diperpanjang; 4) Hak Pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan serta dilarang memindahtangankan atau mengagunkan; 5) Pemanfaatan Kayu di Hutan Desa dapat dilakukan pada Hutan Desa yang berfungsi sebagai Hutan Produksi melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang diberikan oleh Menhut (dapat dilimpahkan kepada Gubernur untuk Hutan Alam, dan Bupati  utk Hutan Tanaman).

Hal terpenting yang seharusnya mapan dalam proses-proses persiapan pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan model hutan desa agar mencapai tujuannya secara maksimal adalah penguatan kelembagaan masyarakatnya. Penguatan kelembagaan desa dapat dilakukan melalui pendampingan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dan dapat dibantu oleh Dinas Provinsi, UPT (BPDAS), Badan Pemberdayaan, LSM, PT, dsb. Proses dan tujuan dari kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat ini adalah 1) Membentuk  dan menetapkan lembaga desa; 2) Membentuk  aturan internal lembaga desa; 3) Membuat perda tentang HD (jika diperlukan); 4) Menyusun administrasi; 5) Membentuk  BUMDesa; 6) Membentuk forum/jaringan  (jika diperlukan); 6) Kegiatan pertemuan kelompok sebagai salah satu proses penguatan kelembagaan.

Mengenai Pengelolaan Hutan Desa, sesuai tatacaranya, dilakukan melalui fasilitasi oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, UPT (BPDAS/ BPKH), LSM, PT, dsb. Selanjutnya 1) Melakukan  penataan areal  kerja  (blok/petak); 2) Melakukan penataan Batas areal kerja; 3) Pemilihan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan sesuai dengan lokal spesifik; 4) Pemilihan teknik-teknik  silvikultur intensive; 5) Pemanfaatan hasil kayu dan non kayu.

Sedangkan tentang Pemanfaatan Hutan Desa pada kawasan hutan produksi meliputi: 1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam; 2) Pemanfaatan hasil hutan dari hutan tanaman; 3) Pemanfaatan hasil hutan non kayu (madu, rotan,  getah, buah dsb). Pada kawasan hutan lindung meliputi: 1) Pemanfatan Hasil Hutan Non Kayu; dan 2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan (pemanfaatan air, ekowisata,  penyerapan karbon, dsb).

Semua rencana pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan hendaknya dituangkan dalam   Rencana Kerja dan Tahunan Hutan Desa. Misalnya, Pemanfaatan Hutan Desa untuk pengairan, microhydro dan budidaya agroforestry karet perlu 1) dilakukan melalui fasilitasi oleh Dinas provinsi, Dinas Kabupaten, UPT (BPDAS/ BPKH), LSM, PT, dsb; 2) Menyusun  rencana kerja Hutan Desa (35 tahun); 3) Rencana kerja  disahkan oleh pemberi ijin; 4) Menyusun   rencana  tahunan Hutan Desa; 5) Rencana tahunan Hutan desa disahkan oleh Dinas. Pada prinsipnya, 1) Rencana kerja hutan desa berisikan rencana kelola Hutan Desa secara makro (aspek kelola kawasan,usaha dan kelembagaan); dan 2) Rencana tahunan berisikan recana detil aktifitas yang akan dilakukan selama 1 tahun.

Perencanaan pengelolaan Hutan Desa dapat dilakukan melalui fasilitasi oleh Dinas provinsi, Dinas Kabupaten, UPT (BPDAS), LSM, Koperasi, Swasta, dsb, yang kemudian disusul dengan: 1) Melakukan diversifikasi hasil HKm dan Hutan Desa; 2) Pengembangan teknologi pemanfaatan; 3) hasil HKm dan Hutan Desa; 4) Membuka akses pasar yang jelas; 5) Membuka  akses modal; dan 6) Menjalin kemitraan usaha. Selanjutnya penting pula memperhatikan pembinaan dan pengendaliannya. Pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten secara berjenjang. Sedangkan pengedalian dilakukan melalui penyusunan laporan rutin secara periodik dan berjenjang. Dokumen Rencana Kerja dan Laporan Tahunan sebagai bahan pembinaan, dan karenanya mutlak dibuat oleh pihak pengelola Hutan Desa.

Pemerintah pusat sudah mengupayakan percepatan pembangunan sektor kehutanan berbasis masyarakat, berkelanjutan dan lestari melalui model hutan desa. Oleh karena itu pada tahun 2010 ini, Dirjen Kehutanan telah menerbitkan Pedoman Indentifikasi dan Inventarisasi Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan-HKm (Perdirjen RLPS P.01/2010). Selain itu juga sudah ada Rencana Indikatif  Nasional dimana terdapat potensi pengembangan HKm dan Hutan Desa  seluas  kurang lebih 1,8 juta  Ha. Semua ini merupakan potensi kebijakan yang sudah kita miliki, tinggal bagaimana mengimplementasikannya.

Lantas apakah Hutan Desa juga memungkinkan untuk diterapkan di Provinsi Papua Barat? Bagaimana dengan alokasi lahan hutan desa? Adakah hutan negara di Tanah Papua sehingga bisa dilakukan hutan desa dalam kawasan itu? Jika ada, sejak kapan pemerintah menetapkan bahwa suatu kawasan hutan adalah hutan negara? Atau adakah pengakuan negara terhadap keberadaan hak-hak masyarakat adat di dalam dan di sekitar hutan, dan terutama sebagai pemilik hak ulayat atas tanah dan kawasan hutan berdasarkan sejarah keberadaannya? Terlepas dari semua pertanyaan itu, pemerintah provinsi Papua Barat, terutama Dinas Kehutanan mencatat bahwa Potensi Papua Barat berdasarkan  rencana  indikatif  seluas 10.370 Ha yang tersebar di 8 wilayah kabupaten, diantaranya: Fak-Fak (1,170 Ha), Kaimana (2,815 Ha), Manokwari (1,625 Ha), Raja Ampat (1,750 Ha), Sorong (572 Ha), Sorong Selatan (802 Ha), Teluk Bintuni (598 Ha), Teluk Wondama (1,038 Ha).***Koordinator JASOIL Tanah Papua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EnglishIndonesian