Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Hutan Desa

Realitas kegiatan pengelolaan hutan selama ini dinilai lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga telah menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Konsep pertumbuhan untuk pemerataan ternyata tidak serta-merta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akibatnya, timbul ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antar masyarakat, khususnya antara masyarakat yang memiliki akses terhadap manfaat hutan (pengusaha hutan, dan elit lokal) dan keterbatasan akses terhadap manfaat hutan.

Oleh karena itu diperlukan terobosan yang signifikan agar masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan tidak lagi dimarginalkan. Untuk menjawab hal itu, departemen kehutanan (dephut) telah menetapkan beberapa kegiatan pokok masing-masing kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yang tertuang dalam rencana strategis.

Dalam permenhut No.P.04/Menhut-II/2005 dikatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar hutan diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi, peningkatan iklim usaha kecil dan menengah (UKM) serta akses masyarakat kepada hutan.

Selain itu, dapat juga memberikan jaminan akan ketersediaan bahan baku untuk UKM kehutanan serta dapat melanjutkan upaya pengembangan permberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pengembangan Hutan Desa merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk memberikan akses dalam mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar hutan,” kata Menhut MS Kaban, saat Pencanangan Hutan Desa, Senin (30/3) di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi.

Pada pencanangan ini, diserahkan penetapan areal kerja hutan desa oleh Menhut kepada Gubernur Jambi, dan Hak Pengelolaan Hutan Desa oleh Gubernur Jambi kepada Lembaga Desa Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi.

Dikatakan, masyarakat dusun lubuk beringin, kecamatan Batin Ulu III, Kabupaten Bungo telah berhasil mempertahankan kearifan local dalam pengelolaan sumber daya alam desa di sekitarnya.

Beberapa kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin dalam mengelola sumber daya alamnya antara lain melalui model agroforestry karet, pertanian sawah organik, bertanam padi serentak, pembibitan karet keluarga, lubuk larangan serta perlindungan kawasan hutan lindung dan taman nasional.

Disamping hasil langsung yang didapat masyarakat seperti sadapan karet, buah-buahan, rotan , bambu, MPTS, serta tanaman pertanian, masyarakat juga memperoleh hasil tidak langsung antara lain ketersediaan air, iklim mikro, dan juga sumber keanekaragaman hayati dan plasma nutfah.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan desa dibentuk atas pertimbangan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, serta untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

“Untuk mengatur pengelolaan hutan desa, Dephut telah menerbitkan Permenhut Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa,” kata Kepala Pusat Informasi Kehutanan Dephut, Masyhud, dalam siaran Persnya yang diterima redaksi vetonews.com beberapa waktu yang lalu.

Masyhud mengatakan, hingga akhir tahun 2015, Dephut menargetkan pengembangan Hutan Desa hingga seluas 2 juta hektar.

Ia juga menjelaskan, hasil identifikasi desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan tahun 2007 yang dilakukan oleh Dephut dan Biro Pusat Statistik di 15 propinsi, yaitu Sumut, Sumbar, Riau Sumsel, Bangka Belitung, Jateng, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sultra, dan Maluku, terdapat 31.957 desa.

“Dengan rincian 1.305 desa terdapat di dalam kawasan, 7.943 berada di tepi kawasan hutan, dan 22.709 berada di luar kawasan hutan,” ungkap Masyhud.

Akses pendidikan

Dalam banyak kasus, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (pendidikan, sosial ekonomi, dan informasi) mengakibatkan semakin terbatasnya akses masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan.

Oleh karena itu, kapasitas masyarakat harus ditingkatkan agar akses terhadap sumber daya hutan meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, masyarakat terlebih dahulu harus dientaskan dari kemiskinan agar memperoleh akses terhadap pendidikan dan informasi.

Hal ini merupakan lingkaran setan (vicious circle) yang harus dipecahkan dan diuraikan simpulnya. Mengurai simpul kemiskinan bukanlah merupakan hal yang mudah karena beragamnya karakter sosial budaya dan sumber daya di setiap daerah.

Namun demikian, secara garis besar untuk mengurai simpul dari lingkaran setan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: pertama, mengentaskan kemiskinan (poverty) dan kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

 

Dua tipe kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi keterbatasan dalam berbagai hal: pangan, papan, akses kesehatan, pendidikan, informasi, pekerjaan, dan kebebasan (eksistensi diri).

Dengan kata lain, kemiskinan memiliki banyak wajah, yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat dipaparkan dengan berbagai cara. Namun yang sudah pasti adalah kemiskinan adalah sebuah situasi dimana orang menginginkan untuk terbebaskan darinya (poverty is a situation people want to escape).

Singkatnya pengentasan kemiskinan adalah aksi untuk mengubah keadaan sehingga lebih banyak orang dapat makan, memiliki rumah layak, punya akses ke pendidikan dan kesehatan.

Walaupun cukup sulit untuk memperoleh angka kemiskinan secara pasti, namun setidaknya mengacu pada data statistik tercatat bahwa dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 219,9 juta jiwa, sekitar 48,8 juta jiwa atau 12% tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Dari 48,8 juta jiwa penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan tersebut 10,2 juta jiwa atau 25% diantaranya tergolong dalam kategori miskin (Dephut, 2006). Aksi pengentasan kemiskinan harus dapat menjangkau dan mengatasi dua tipe kemiskinan yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan natural.

Maksud dari kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan kemajuan, sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh pemiskinan sumberdaya alam yang dapat digunakan untuk menghidupi masyarakat.

Meskipun secara umum kapasitas sumber daya manusia masyarakat di dalam dan sekitar hutan (dipandang) relatif rendah, akan tetapi bisa saja mereka memiliki pengetahuan tradisional yang amat spesifik dari aspek teknologi budidaya hutan/lahan dan aspek sosial budaya setempat.

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan mungkin masih memiliki potensi budaya yang masih dapat dibangkitkan dalam rangka penguatan modal sosial (capital sosial), diantaranya adanya saling kepercayaan, pranata sosial yang masih diakui, kemauan untuk belajar, dan tingkat kebersamaan yang tinggi.

Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kapital sosial ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penguatan kelembagaan lokal dan pendampingan.

Proses yang memerlukan waktu dan biaya ini akan dapat memberikan wawasan dan cara berpikir masyarakat sehingga dapat membuka akses terhadap informasi dan membebaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Selain itu, mengingat beragamnya tipe dan spektrum kemiskinan, aksi pengentasan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan subsidi langsung kepada kelompok masyarakat miskin, tetapi harus dilakukan secara terintegrasi dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, komprehensif, dan terencana secara baik yang mendorong proses memberdayakan, memberikan peluang dan memberikan perlindungan.

Bukan hal yang baru

Sesungguhnya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan bukan merupakan suatu hal yang baru. Departemen Kehutanan dan berbagai lembaga serta elemen masyarakat lainnya telah banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Meskipun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini tidak semuanya menuai sukses, namun juga tidak sedikit manfaat yang telah dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Disadari bahwa kelemahan kegiatan pemberdayaan masyarakat selama ini adalah sangat kurangnya koordinasi antar instansi dan pelaku pemberdayaan masyarakat sehingga tidak ada sinergitas, kurang terarah, dan bahkan sering terjadi tumpang tindih kegiatan.

Oleh karena itu, agar kegiatan pemberdayaan dapat lebih terarah diperlukan suatu rencana makro yang dapat dipakai sebagai acuan umum bagi seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Rencana Makro ini menjabarkan dan mengatur pola umum, strategi, kegiatan pokok, dan kebijakan strategis pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Pengaturan yang baik atas alokasi, akses dan pengawasan dapat menjadi factor pendorong (incentive) yang cukup efektif untuk pengelolaan hutan yang lestari, namun sebaliknya kesalahan dalam mengelola ketiga faktor tersebut dapat mengakibatkan hancurnya sistem hutan.

Oleh karena itu agar program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dapat berjalan dengan baik, maka pola alokasi, akses, dan pengawasan harus mendapatkan perhatian yang seimbang dan menyeluruh yang diatur di dalam suatu rencana makro.

(binaswadaya.org | vetonews.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EnglishIndonesian